Foto : Petani desa sena paraduan siregar (atas).
Deli Serdang | iNewsUpdate.id - Kelompok petani di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, mengaku lahannya diserobot oleh rombongan pejabat daerah yang mengatasnamakan program ketahanan pangan.
Diungkapkan petani bernama Paraduan Siregar (70), pria lanjut usia itu mengakui telah membeli lahan tersebut dari para penggarap dan sudah menguasai lahan tersebut selama bertahun-tahun. Kini, ia hanya bisa menyaksikan lahan sawahnya diserobot tanpa proses hukum yang jelas.
Lahan yang sebelumnya telah ditanami padi oleh Paraduan diduga diambil secara paksa pada awal Februari 2025, sebelum kemudian dijadikan lokasi seremoni penanaman padi oleh rombongan DPRD Deli Serdang dan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo pada kamis (13/2/25).
"Saya sudah beli lahan ini tahun 2022 seharga Rp2 miliar, ada surat-suratnya. Tapi tiba-tiba mereka datang, mengusir pekerja saya, dan bilang ini tanah negara," ujar Paraduan dengan nada getir kepada awak media saat ditemui di kediamannya, Sabtu (22/3).
Paraduan mengatakan bahwa sebelum seremoni tersebut, sekelompok orang yang diduga suruhan anggota DPRD Deli Serdang datang dan meminta pekerjanya pergi. Selain itu, tanaman padi yang hampir siap panen diduga dihancurkan, dan pupuk yang telah dibeli menjadi sia-sia.
"Saya sangat dirugikan. Padi saya yang harusnya panen malah dihancurkan. Pupuk yang sudah saya beli juga tertimbun begitu saja di rumah. Saya bingung, kalau memang ini tanah negara, kenapa saya bisa membelinya secara sah? Kenapa baru sekarang mereka datang mengklaim?" keluhnya.
Seremoni Pejabat di Atas Lahan Sengketa pada kamis, 13 Februari 2025, rombongan DPRD Deli Serdang dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo menggelar acara penanaman padi di lahan yang diklaim Paraduan. Acara tersebut disebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara itu di antaranya Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo dari Partai Gerindra, serta anggota DPRD Fraksi Gerindra Paiyan Purba dan Bayu Anggara dari Partai Golkar.
Mereka secara simbolis menanam padi di atas lahan tersebut tanpa ada penjelasan mengenai status kepemilikannya. Paraduan yang menyaksikan dari kejauhan mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi terkait pengambilalihan tanahnya.
"Saya mendukung program ketahanan pangan, saya nasionalis. Tapi kenapa harus lahan saya yang diambil? Kenapa bukan tanah negara seperti milik PTPN? Ini malah merugikan rakyat," tegasnya.
Disoal itu oleh TambunPos.com, Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Gerindra, Paiyan Purba, yang turut hadir dalam seremoni itu belum memberikan tanggapan.
Begitu pun Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, yang hingga kini bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam penyerobotan lahan masyarakat. Sikap diam dua wakil rakyat ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban.
Tidak diketahui apakah mereka masih menunggu instruksi partai, menghindari polemik, atau memang enggan memberikan klarifikasi terkait dugaan penguasaan lahan petani. Yang jelas, publik menantikan jawaban dari para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Paraduan berharap ada kejelasan mengenai status kepemilikan lahannya.
"Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang tanah ini bukan milik saya, tunjukkan buktinya. Jangan asal ambil begitu saja. Saya sudah tua, tapi saya masih punya hak," pungkasnya.
(Tim)
